Indonesia Percepat Regulasi Panas Bumi Menuju Produsen Terbesar
JAKARTA - Langkah pemerintah dalam mempercepat regulasi energi baru terbarukan semakin nyata. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Indonesia menegaskan komitmen serius untuk mengembangkan potensi panas bumi secara maksimal.
Tidak hanya soal potensi besar yang dimiliki, upaya percepatan reformasi regulasi menjadi fokus utama pemerintah agar investasi di sektor ini bisa bergerak lebih cepat. Arahan Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya kepastian bagi para pelaku usaha panas bumi.
Dengan perbaikan regulasi yang dijalankan, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai salah satu produsen listrik panas bumi terbesar dunia, bahkan menyalip Amerika Serikat yang saat ini berada di posisi pertama.
Baca JugaPupuk Kaltim Kembangkan Agrosolution, Produktivitas Panen Meningkat
Indonesia sendiri memiliki potensi sumber daya panas bumi mencapai 23.742 Megawatt (MW). Dari jumlah itu, kapasitas terpasang saat ini baru sebesar 2.744 MW, sehingga masih terdapat peluang pengembangan hingga lebih dari 90 persen.
Data ini menjadikan Indonesia sebagai negara nomor dua dalam produksi listrik panas bumi secara global. Posisi pertama masih ditempati Amerika Serikat dengan kapasitas mencapai 3.937 MW.
“Kita tahu bahwa geothermal adalah salah satu sumber energi baru terbarukan, dan Indonesia mempunyai cadangan yang cukup besar, terbesar di dunia. Dan dari sini, baru kurang lebih sekitar 10 persen yang bisa kita kelola. Artinya masih ada 90% potensi ini,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Pembukaan Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2025 di Jakarta.
Sebagai langkah konkret, Bahlil meminta segera dilakukan lelang Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Hal ini sesuai arahan Presiden untuk melakukan reformasi sekaligus percepatan regulasi, sehingga pengusaha bisa segera berinvestasi dengan kepastian hukum yang lebih jelas.
Kementerian ESDM telah mengambil sejumlah langkah, salah satunya penyederhanaan regulasi dan perizinan. Regulasi yang sebelumnya dianggap berbelit-belit kini dipangkas agar tidak lagi menjadi hambatan bagi investasi.
Tahun 2024 lalu, Kementerian ESDM meluncurkan platform digital Genesis untuk pengelolaan panas bumi. Mulai 2025, lelang WKP resmi dilakukan melalui platform ini, sebagai upaya modernisasi proses perizinan agar lebih transparan dan efisien.
“Salah satu yang tidak disukai investor adalah aturan yang berbelit-belit. Semakin berbelit aturan, semakin tidak disukai oleh investor. Maka program kami waktu satu tahun kemarin adalah memangkas berbagai tahapan regulasi yang menghambat proses percepatan dalam bidang geothermal. Kita memangkas semuanya,” jelas Bahlil.
Tak hanya fokus pada regulasi, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur pendukung. Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, direncanakan pembangunan 48 ribu kilometer sirkuit (kms) jaringan transmisi baru.
Menurut Bahlil, jaringan transmisi selama ini masih menjadi kendala utama dalam menyalurkan listrik dari sumber energi ke jaringan utama. Pembangunan jaringan baru diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan energi panas bumi di berbagai daerah.
“Maka tahun ini, kami, Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bentuk komitmen dan konsekuen dalam mendorong pembangunan energi baru terbarukan, kita menyusun RUPTL di 2025 sampai 2035 sebesar 48 ribu km sirkuit. Ini sebagai bentuk tuntutan dari apa yang harus kita lakukan untuk melakukan percepatan,” tuturnya.
Momentum percepatan pengembangan panas bumi juga terlihat dalam gelaran IIGCE 2025. Dalam acara tersebut, Bahlil turut menyaksikan penandatanganan tujuh nota kesepahaman antara berbagai pihak, mulai dari BUMN, swasta nasional, hingga perusahaan asing.
Kerja sama itu mencakup sektor pendidikan, capacity building, pengembangan teknologi, hingga komitmen pembiayaan. Total kapasitas yang disepakati mencapai 265 MW dengan nilai investasi mencapai USD 1,5 miliar atau sekitar Rp 25 triliun.
Kesepakatan ini menegaskan bahwa pengembangan panas bumi tidak hanya sebatas wacana, melainkan sudah melibatkan berbagai aktor dengan komitmen investasi nyata. Dengan masuknya modal besar, percepatan pengembangan panas bumi di Indonesia akan semakin terwujud.
Bagi pemerintah, pemanfaatan energi panas bumi juga menjadi bagian penting dalam transisi menuju energi bersih. Dengan cadangan terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang emas untuk menjadi pemimpin global di sektor energi terbarukan.
Di sisi lain, masyarakat juga diuntungkan dengan hadirnya energi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Panas bumi tidak hanya membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga memperkuat ketahanan energi nasional.
Ke depan, tantangan pengembangan panas bumi masih ada, terutama terkait teknologi, pembiayaan, dan keterlibatan daerah. Namun, dengan adanya reformasi regulasi, percepatan lelang WKP, serta dukungan infrastruktur, hambatan tersebut diyakini bisa teratasi.
Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk mengukuhkan diri sebagai produsen listrik panas bumi terbesar dunia. Dengan sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, target tersebut bukan hanya sekadar ambisi, melainkan visi yang dapat diwujudkan.
Rekomendasi
